wordpress

0
52

Jombang  – Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Jatim mengecam keras ancaman pembuburan acara doa rutinan umat kristiani di Mojokerto. “Kami mengecam segala bentuk upaya ancaman dan intimidasi terkait kebebasan beragama/berkeyakinan. Menyelenggarakan peribadatan merupakan hak asasi yang telah dijamin dalam konstitusi kita dan bersifat mengikat secara hukum,” kata Koordinator Presidium JIAD Jatim, Aan Anshori melalui rilisnya, Kamis (15/12/2011).

Selain itu, JIAD juga mendesak kepada aparat hukum untuk secara sungguh-sungguh melindungi hak kelompok minoritas dan serta tidak takut terhadap kelompok mayoritas. Pihaknya bahkan mendesak kepada Bupati Mojokerto agar tidak bertindak diskriminatif terkait kebijakan perizinan tempat ibadah di Mojokerto

Aan menceritakan, pada Selasa (13/12/2011)sekitar pukul 15.00 di adakan kegiatan persekutuan doa oleh sejumlah umat kristiani Mojokerto. Acara yang diselenggarakan di  rumah Pendeta Yahya Waluyo yang terletak di Jalan Jalak E-49 Perum PUSKOPAD Sooko Mojokerto, berlangsung dalam
suasana tegang. Puluhan aparat berseragam lengkap lalu lalang di tempat acara. Tidak sedikit polisi berpakain preman nampak memantau acara yang nantinya juga dihelat pada tanggal 25 dan 31 Desember.

“Menurut informasi warga bernama Sunaryo (35), seminggu sebelum acara  ada 21 perwakilan tokoh warga Mengelo dan perumahan telah menyatakan ketidaksetujuan atas rencana kegiatan tersebut. Namum pihak panitia bersikukuh melaksanakan. Pasalnya, pihaknya telah melakukan pemberitahuan ke pihak kepolisian dan instansi terkait,” ujar Aan.

Meski kegiatan persekutuan doa waktu itu berjalan lancar dengan penjagaan ketat kepolisian namun warga tetap mengancam membubarkan acara serupa pada tanggal 25 dan 31 Desember nanti. Aan mencatat peristiwa serupa pada 9 April 2006. Saat itu puluhan anggota Banser kab. Mojokerto pernah menggeruduk tempat tersebut.

Mereka meminta agar acara kebaktian dipindahkan namun ditolak karena pemiliknya mengaku sudah memberitahukan acara tersebut ke Depag Mojokerto. “Sekali lagi, kami mengecam tindakan meresahkan itu. Karena, menyelenggarakan peribadatan merupakan hak asasi yang telah dijamin dalam konstitusi kita dan bersifat mengikat secara hukum,” pungkas aktivis berkacamata minus asal Jombang ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here