852 Unit Motor Program Shogunisasi Tak Bisa Dihitamkan

0
268

Mojokerto – Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Mojokerto mempertanyakan program Shogunisasi yang digencarkan sejak tahun 2002 lalu. Pasalnya hingga kini, sebanyak 852 unit motor tersebut status motor plat merah tak bisa dihitamkan.
Salah satu staf PNS di Sekretariat DPRD Kota Mojokerto mengatakan, jika para PNS belum bisa menjadikan motor berplat merah tersebut menjadi plat hitam. “Padahal, kita sudah mencicil kredit motor setiap bulannya. Dulu janjinya, jika angsuran lunas bisa langsunb balik nama pribadi,” ungkapnya, Senin (28/02/2012).

Ia mengatakan, sejak program tersebut diluncurkan pada 2002, gajinya dipotong untuk membayar cicilan motor merk Shogun hingga tahun 2006. Menurutnya, sejak enam tahun lalu motor Shogun miliknya sudah berplat hitam. Bahkan, ia mengaku setiap tahunnya harus membayar pajak kendaraan tersebut. “Statusnya atas nama Pemkot Mojokerto dan plat merah tapi kita yang bayar pajam tiap tahun. Ditambah lagi, beberapa bulan lagi saya masuk pensiun, saya tidak enak sama tetangga. Masak pensiun masih pegang motor plat merah, semua yang mendapat motor ini berharap Pemkot bisa memberikan solusi,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkap salah satu PNS di lingkup Pemkot Mojokerto. Ia minta agar Pemkot Mojokerto tidak membiarkan kasus tersebut terkatung-katung tanpa kejelasan. “Kita ingin motor ini berplat hitam karena kita yang mengangsurnya dan membayar pajak tiap tahunnya,” harapnya.

Program yang dikenal dengan Shogunisasi tersebut digulirkan jaman Walikota Teguh Soejono pada 2002 lalu dengan subsidi uang muka kredit kendaraan bermotor merk Shogun. Sebanyak 852 PNS mengikuti program dengan akad pengambilan unit motor, PNS diberi subsidi uang muka sebesar Rp1 juta.

Ketentuannya, selama angsuran belun lunas motor masih atas nama Pemkot. Selain itu, ketentuan lainnya, setelah angsuran lunas maka akan dilakukan balik nama dengan biaya balik nauma ditanggung Pemkot. Namun persoalan muncul setelah anggaran sebesar Rp1 miliar dalam APBD 2006 untuk balik nama sebanyak 852 unit motor bersubsidi tersebut dimentahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sehingga anggaran tersebut tidak bisa dicairkan. Pasalnya hasil pemeriksaan BPK tersebut, Pemkot Mojokerto mengarahkan agar PNS menerima subsidi yang menanggung sendiri BBN namun mereka menolak karena sudah melenceng dari ketentuan yang dibuat Pemkot Mojokerto sendiri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here