Diam-diam Pemkot Mojokerto mengajukan permohonan keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke Pemprov Jawa Timur terkait desakan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Mojokerto agar motor shogun menjadi plat hitam.
Kepala Dinas Pendapatan, Penggelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkot Mojokerto, Suharto mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengajukan BBNKB ratusan motor berjenis Shogun yang masih berplat merah dari program Shogunisasi era Walikota Teguh Suyono tersebut.
“Saat ini kita sudah mengajukan BBNKB ke Pemprov agar motor Shogun program tahun 2002 tersebut bisa segera berganti plat hitam dan kemungkinan besar bisa disetujui karena untuk mengajukan keringanan sangat memungkinkan sesuai dalam Pergub tentang PKB dan BBNKB,” ungkapnya, Senin (12/03/2012) tadi pagi.
Menurutnya, pengajuan keringan tersebut merupakan upaya yang bisa dilakukan Pemkot Mojokerto agar program Shogunisasi selesai. Pihaknya memperkirakan besaran keringanan BBNKB yang akan diberikan Pemprov Jatim kisaran 60 persen.
“Dari biaya sekitar Rp1,5 juta bisa diturunkan menjadi sekitar Rp 400 ribuan, jika disetujui semua beban BBNKB tetap ditanggung PNS yang bersangkutan. Sebenarnya, berapapun besaran bea yang muncul dari keringanan BBNKB tidak bisa diambilkan dari APBD karena tidak dibenarkan BPK,” jelasnya.
Dana BBNKB yang semula diambilkan dari APBD distop BPK saat pemeriksaan keuangan daerah tahun 2006 lalu. Sehingga sebanyak 244 motor tersebut masih berplat merah meskipun PNS yang bersangkutan sudah melunasi angsuran kredit.
