Mojokerto (beritajatim.com) – Banyaknya laporan yang masuk ke meja dewan terkait aktivitas para guru di Kota Mojokerto yang menelantarkan aktivitas belajar mengajar untuk mengurus serifikasi mulai disorot dewan. Pasalnya, tugas utama sebagai pendidikan dinomorduakan.
Sekretaris Komisi III Bidang Kesra, DPRD Kota Mojokerto, Nuryono Sugiraharjo mengatakan, kegiatan mereka memberi kontribusi tersendatnya target bidang pendidikan. “Banyak guru yang disibukkan oleh urusan sertifikasi sehingga proses belajar mengajar terbengkelai,” ungkapnya, Senin (09/04/2012).
Selain menjadi laporan masyarakat, sorotan Komisi III tersebut juga muncul dalam catatab strategi dan rekomendasi LKPj Walikota Mojokerto 211. Menurutnya, kondisi tersebut sangat fatal karena anak didik yang menjadi tanggungjawab guru di sekolah akan terabaikan.
“Dinas P dan K harus mengambil tindakan tegas, Dinas P dan K jangan menutup nata kalau memang jajarannya menimpang harus ada tindakan tegas. Secara prinsip kita mendukung upaya guru untuk mendapatkan sertifikasi karena untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru dan kesejahteraan guru tapi jangan menelantarkan anak didik,” jelasnya.
Masih kata Nuryono, jika belakangan muncul sinyalemen kuat yang menyebut belum maksimalnya outpun pendidikan. Hal tersebut tak lepas dari kontribusi para guru yang tenggah mengejar sertifikasi. Outpun pendidikan jauh dari harapan, tak berbanding lurus dengan jumlah tenaga pendidik pendidik diluar GTT/PTT hampir dua per tiga jumlah PNS.
“Padahal proses sertifikasi sendiri di Kota Mojokerto belum ada namun sudah banyak laporan dari masyarakat terkait hal itu, untuk itu kita menghimbau Dinas P dan K untuk melakukan pemantauan dan kepada para tenaga pendidik untuk lebih bijak dalam menyikapi permasalahan ini. Harus lebih mengutamakan anak didiknya,” himbaunya