2 Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Tersangkut Kasus, BK Tunggu P21

0
130

Mojokerto  – Hingga kini Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Mojokerto belum mengambil langkah terkait status dua anggota DPRD Kabupaten Mojokerto yang terlibat kasus korupsi dan dugaan penggunaan surat palsu. BK masih menunggu kasus tersebut dinyatakan sempurna (P21) dari instansi yang berwenang.

Ketua BK DPRD Kabupaten Mojokerto, Asmunir mengatakan, pihaknya kini masih menunggu P21 untuk mengambil langkah selanjutnya. “Untuk pemberhentian sementara anggota yang terlibat kasus, partai harus mengajukan ke pimpinan dan dilanjutkan ke BK,” ungkapnya, Kamis (03/05/2012) tadi siang.

Proses kasus tersebut sendiri bisa dinyatakan P21, masih kata politisi Faksi PKS ini, hingga 60 hari. Selanjutnya, partai mengusulkan terkait status anggota yang terlibat kasus tersebut, diberhentikan sementara atau proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Sesuai aturan tata tertib yang ada, partai harus mengusulkan terkait status yang bersangkutan, BK tidak bisa mengambil langkah sebelum yang bersangkutan kasusnya dinyatakan P21. Untuk Suminto Adi, dari PAN kita belum terima surat apapun. Untuk RM Boedhi, P Demokrat sudah menyampaikan surat izin tidak bisa mengikuti kegiatan DPRD,” katanya.

Meski keduanya ditahan dalam kasus yang menjerat keduannya dan tidak bisa mengikuti kegiatan DPRD, namun keduanya masih menerima hak-haknya. Diantaranya, gaji, paket (uang rapat), tunjangan keluarga, beras dan kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan surat dari Mendagri nomor 161/205/59 tentang kedudukan dan keuangan pelaksana.

“Hal itu juga sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Susduk. Tapi untuk mekanisme penerimaannya, saya sendiri belum cek apakah hak Suminto Adi sudah diterima atau dia terima secara rapel. Karena memang yang bersangkutan juga tidak bisa mengambil kesini, yang jelas mereka masih menerima haknya selama proses hukum keduannya berjalan,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Amanat Nasional (PAN), Suminto Adi terjerat kasus korupsi senilai Rp40 miliar bersama dua mantan Bupati Mojokerto, Ahcmady dan Suwandi. Sementara anggota DPRD Kabupaten Mojokerto lainnya, yakni Wakil Ketua serta Ketua DPC P Demokrat Kabupaten Mojokerto terlibat kasus dugaan penggunaan surat palsu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here