Dewan Desak Pemkot Mojokerto Buat Relugasi Khusus Penghuni Liposos

0
234

Mojokerto – Kalangan DPRD Kota Mojokerto meminta Pemkot Mojokerto untuk segera mengambil langkah terkait status para penghuni di Lingkungan Pondok Sosial (Liposos). Pasalnya, selain status tanah dan kondisi, hingga kini belum kepastian kependudukan bagi para penghuninya.
Ketua Komisi III Bidang Kesra DPRD Kota Mojokerto, Sunarto mengatakan, kondisi liposos jauh dari kata layak untuk lingkungan rehabilitasi sosial. “Kondisi ini diperparah setelah dilepas oleh Pemprov Jatim tahun 2001 lalu karena adanya otonomi daerah,” ungkapnya, Senin (14/05/2012).

Masih kata Itok (sapaan akrab Sunarto, red), akibatnya Pemkot Mojokerto tidak bisa mengcover semua kebutuhan menyangkut proyek yang berasal dari Departemen Sosial tersebut. Pemkot Mojokerto selama ini hanya menyalurkan bantuan bagi penghuni dengan kategori Penyandang Masalah Kerawanan Sosial (PMKS). “Tidak ada pos anggaran APBS untuk Liposos, jika ada hanya untuk bantuan atau anggaran dari pos anggaran penangganan PMKS saja. Status hak milik tanah dan bangunan sampai saat ini atas nama Pemprov Jatim. Pemkog hanya mampu mengupayakan rehabilitasi barak dari dana hibah yang diserahkan pihak ketiga sebesar Rp75 juta untuk tahun ini,” katanya.

Menurut anggota FPDI-P ini, seharusnya pemkot bisa mengambil kebijakan melalui regulasi khusus agar Liposos di Lingkungan RT/RW 4 Balorawe Baru, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari agar Dinas Sosial (Dinsos) memiliki standar penanganan penghuni Liposos.

“Karena dari penghuni yang berasal dari T4 atau Tempat Tinggal Tidak Tetap saat ini menjadi penghuni tetap Liposos. Ini menjadi persoalan, saat penghuni sebanyak 102 jiwa dengan 32 Kepala Keluarga yang tinggal di tiga barak berharap menjadi warga kota terganjal regulasi sehingga setidaknya harus ada standar penanganan yang jelas seperti batas waktu hunian bagi para penguni Liposos,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here