Waspada Wanprestasi, Dewan Kawal Raskin

0
136

Mojokerto РProgram beras untuk warga miskin (raskin) di Kota Mojokerto dikawal ketat kalangan DPRD Kota Mojokerto. Pengawalan dilakukan dengan tujuan agar kasus wanprestasi pengadaan raskin seperti tahun 2011 lalu tak kembali terjadi di Kota Mojokerto.

Anggota Komisi III Bidang Kesra, DPRD Kota Mojokerto, Hardiyah Santi mengatakan, pengawalan ini juga untuk mengawal rekanan pemenang tender tak lagi berulah menghentikan suplai beras secara sepihak karena dampak kenaikan harga beras. “Tak hanya menyebakan raskin tersendat tapi juga merugikan RTS,” ungkapnya, Senin (21/05/2012) tadi pagi.

Agar kasus serupa tak lagi terjadi, masih kata Santi, Komisi III akan mengawal program senilai Rp 2,1 miliar dari APBD Kota Mojokero tersebut. Politisi F Golkar ini menambahkan, pemerintah tidak dirugikan dengan sikap rekanan tersebut namun jangan sampai menjadi presedenemer buruk bagi kenerja Dinas Sosial (Dinsos).

Tahun ini, pengadaan raskin sebesar Rp 2,1 miliar untuk pengadaan 270 ribu kilogram dengan pagu harga Rp 7.800 prkilogram ditambah besaran honor panitia lelang, panitia kelurahan, kader keluraha dan biaya kegiatan program yang membengkak dari Rp 170 juta menjadi Rp 220 juta.

“Hal ini harus diimbangi dengan kualitas kerja dari semua pihak yang terlibat dalam kepanitian. Panitia lelang harus benar-benar menerapkan aturan dan mekanisme yang berlaku, rekanan pemenang tender harus benar-benar mematuhi syarat dan kondisi yang ditentukan,” katanya.

Tak hanya itu, masih kata Santi, ketersediaan gudang dan stok beras pun harus benar-benar valid. Karena besaran honor panitia dan biaya kegiatan ratusan juta tersebut jika diasumsikan rata-rata sekitar Rp 815 perkilogram raskin. Jika pagu raskin Rp 7.800 perkilogram ditambah Rp815 maka menjadi Rp 8.615, dengan besaran tersebut harus setara dengan kualitas kerja panitia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here