Kepala Bakesbang Linmas Dituntut 1,5 Tahun

0
256

Bagus Wahyu Broto, Kepala Bakesbang Linmas Kota Mojokerto, dituntut hukuman penjara selama 1,5 tahun oleh jaksa penuntut umum (JPU) Edwin I Beslar dari Kejari Kota Mojokerto karena dianggap terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan di Disnakertrans Mojokerto sebesar Rp 450 juta. Dalam tuntutan JPU Edwin disebutkan, terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 3 UU Tipikor.Bagus tidak sendirian, turut juga menjadi pesakitan dalam kasus ini yakni Ulifah binti Sutjipto yang telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pertengah Juni lalu.

Ulifah yang menjabat Kabid Binaguna Disnakertrans Kota Mojokerto itu diganjar hukuman penjara selama 18 bulan plus denda Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan. Terdakwa juga diminta mengganti kerugian negara sebesar Rp 124 juta subsidair tiga bulan kurungan. “Terdakwa Ulifah ini langsung menerima,” tandas Humas Pengadilan Tipikor dan hakim anggota kasus tersebut, Gazalba Saleh, Kamis (5/7/2012).

Sebenarnya, tuntutan yang dijatuhkan kepada Bagus sudah dibacakan jaksa 13 Juni lalu. Pihak terdakwa juga telah mengajukan pembelaan dan sudah ditanggapi jaksa 4 Juni lalu. Tito Supriadi, pengacara terdakwa, dalam pembelaannya mengatakan, semestinya kliennya tidak dilibatkan dalam kasus ini karena tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Ulifah, anak buahnya kala itu, terhadap proyek yang menggunakan dana bagi hasil cukai tembakau tersebut. Tapi itu semua dimentahkan jaksa.

Gazalba menjelaskan, Bagus terseret kasus ini saat menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mojokerto 2009 lalu. Ceritanya, Bagus memerintahkan Kabid Bina Lindung Disnakertrans Kota Mojokerto Ulifah, agar tidak melakukan proses lelang pada pengadaan sejumlah barang di dinas yang dipimpinnya.

Caranya, proyek pengadaan dipecah-pecah sehingga tidak perlu dilelang. Proyek juga dimark-up pada harga sejumlah barang dan menunjuk PPKM yang tidak memiliki sertifikat, serta menunjuk CV tanpa prosedural. Dana yang diajukan sebesar Rp. 450 juta, tentu saja setelah dimark-up. Semestinya, dana tersebut digunakan untuk sosialisasi, pelatihan dan pembelian barang-barang penyuluhan akibat budaya merokok.

“Menurut jadwal sidang putusan kasus ini 11 Juli pekan depan,” kata Gazalba.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here