Korupsi Dana Hasil Cukai, Kepala Bakesbangpol Mojokerto Divonis 13 Bulan

0
227

Dinilai terbukti melakukan korupsi dana bagi hasil cukai, Bagus Wahyu Broto, Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kota Mojokerto divonis 13 bulan oleh majelis hakim yang diketuai Ronius di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu (11/7/2012).
Selain hukuman penjara, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mojokerto tahun 2009 ini juga diwajibkan membayar denda Rp50 juta, subsidair satu bulan kurungan. “Terdakwa juga harus mengganti kerugian negara sebesar Rp35 juta, jika tidak mampu membayar diganti dengan kurungan satu bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Ronius di Ruang Cakra.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-undang 20 tahun 2001 tentang Tipikor juncto 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Bagus Wahyu Broto dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi karena menyelewengkan dana bagi hasil cukai dan tembakau.

Menanggapi putusan yang lebih ringan empat bulan dari tuntutan jaksa, terdakwa Bagus Wahyu tidak mengajukan banding. “Saya terima, Pak Hakim,” ucapnya. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto, Edwin Beslar, menyatakan belum bisa menentukan sikap. “Saya pikir-pikir dulu,” ucapnya.

Dalam dakwaan dijelaskan terdakwa saat menjabat sebagai  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mojokerto tahun 2009 diduga menyelewengkan dana bagi hasil cukai dan tembakau. Dalam kasus tersebut, negara berpotensi dirugikan sekira Rp 450  juta.

Bagus tak sendiri. Ia menjadi terdakwa bersama Kabid Binaguna Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ulfah binti Sujtipto. Namun berkas keduanya displit dan Ulfah sudah divonis satu tahun enam  bulan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan. Ia juga dibebani uang pengganti kerugian negara Rp124 juta. Apabila tidak mampu membayar maka harta kekayaannya disita negara. Namun bila tidak cukup bisa dilalui dengan menjalani hukuman tiga bulan penjara.

Kasus ini bermula saat Bagus menjabat sebagai kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kota Mojokerto 2009 lalu. Ceritanya, Bagus memerintahkan Kabid Bina Lindung Disnakertrans Kota Mojokerto Ulfah, agar tidak melakukan proses lelang pada pengadaan sejumlah barang di dinas yang dipimpinnya.

Caranya, proyek pengadaan dipecah-pecah sehingga tidak perlu dilelang. Proyek juga dimark-up pada harga sejumlah barang dan menunjuk PPKM yang tidak memiliki sertifikat, serta menunjuk CV tanpa prosedural. Dana yang diajukan sebesar Rp. 450 juta, tentu saja setelah dimark-up.

Semestinya,dana tersebut digunakan untuk sosialisasi, pelatihan dan pembelian barang-barang penyuluhan akibat budaya merokok.

Sementara itu, Ilham Jailani, kuasa hukum terdakwa, mengatakan penerimaan putusan hakim sudah tepat. Pasalnya, kendati tidak ikut makan uang negara, kliennya sebagai orang yang bertanggung jawab karena mengeluarkan kebijakan. “Terdakwa bertanggung jawab secara administratif, dia tidak menjalankan fungsinya sebagai pengguna anggaran,” ujarnya saat ditemui usai sidang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here