Mojokerto – Meski mengakui kolaps, Direktur PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto, Samsul Hadi enggan mundur. Pejabat non eselon yang mengendalikan BUMD milik Pemkot Mojokerto ini berdalih memiliki SK pengangkatan dari Walikota Mojokerto, Abdul Gani Soehartono.
“Saya akan mundur jika atas perintah Walikota karena saya tidak mungkin mundur dari jabatan saya sekarang ini hanya semata ada desakan dari dewan. Jika yang menghendaki dan memerintahkan Walikota, saya akan mundur,” ungkapnya, Jumat (13/07/2012).
Menurutnya, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), ia terikat aturan kepegawaian. Pasalnya jabatannya sebagai Direktur PDAM berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota sehingga pemberhentian dirinya juga harus ada SK Walikotanya.
“Saya mengakui jika dikatakan kolaps, PDAM saat ini kolaps karena kondisinya memang seperti itu. Bukan hanya manajeman, minimanya pelanggan dan keterbatasan fasilitas juga menjadi penyebab kondisi PDAM saat ini tidak sehat,” katanya.
Masih kata Samsul, ia telah melakukan pertemuan dengan Walikota dan memaparkan secara rill persoalan prinsip menyangkut PDAM dan hasilnya, ia diminta untuk memberikan laporan terakhir terkait perkembangan PDAM Maja Tirta. Meruginya PDAM selama ini, menurutnya karena biaya produksi dan operasional lebih besar dibanding pemasukan.
“Telah terjadi ketidakseimbangan antara beban operasional dan produksi dengan pendapat disini, sehingga mustahil perusahaan bisa berjalan normal. Sehingga jika harus dikatakan kolaps, saya akui namun jika saya diminta mundur saya akan mundur jika ada SK dari Walikota,” jelasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Mojokerto mendesak Walikota Mojokerto untuk melengserkan Direktur PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto. Pasalnya, pihak dewan menilai kinerja Direktur PDAM Maja Tirta dan manajemen yang dikelolanya diambang kebangkrutan.
