Ditegur BPK, Pemkot Mojokerto Belum Bisa Cairkan Dana Bosda Rp 5 Miliar

0
134

Mojokerto ¬†–¬†Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyebutkan, ada terjadi kesalahan posting dalam APBD soal anggaran Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) senilai Rp 5 miliar. Sehingga Pemkot Mojokerto tidak bisa mencairkan anggaran bersumber dari APBD Kota Mojokerto tahun 2012.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan, jika dana hibah yang masuk dalam APBD, penempatannya harus sesuai dengan masing-masing SKPD sebagai leading sector. Dalam APBD Kota Mojokerto 2012, anggaran Bosda ditempatkan di pos belanja pada Dinas Pendapatan, Pengelolahan Keuangan dan Aset (DPPKA).

Kepala DPPKA Kota Mojokerto, Suharto mengatakan, menurut BPK seharusnya anggaran tersebut dimasukkan dalam pos belanja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. “Kita masih belum bisa mencairkan dana Bosda karena diperlukan dasar hukum berupa peraturan walikota untuk memindahkan rekening itu,” ungkapnya, Senin (23/07/2012).

Belum adanya peraturan walikota tersebut, lanjut Suharto menjadi menyebab anggaran Bosda Kota Mojokerto belum bisa dicairkan hingga melewati triwulan kedua tahun 2012 ini. Padahal seharusnya, anggaran tersebut bisa dicairkan setiap tiga bulan sekali atau triwulan.

“Hingga saat ini, tim anggaran Pemkot Mojokerto sedang melakukan proses pembuatan peraturan walikota tersebut. Kalau peraturan tersebut sudah selesai, kita baru bisa mencairkan dana Bosda tersebut,” lanjutnya.

Sementara itu, anggota Tim Anggaran (Timran) Pemkot Mojokerto, Agung Moelyono mengakui keterlambatan pencairan anggaran bosda. “Perubahan rekening dari DPPKA ke Dinas P dan P bisa disiasati dengan perwali tidak perlu persetujuan Banggar DPRD karena pagunya tetap dan hanya perpindahan rekening saja,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here