Walikota Mojokerto Larang Pejabat Terima Parcel

0
82

Mojokerto – Langkah cepat diambil Walikota Mojokerto menjelang Hari Raya Idul Fitri. Orang nomor satu di Kota Mojokerto ini, melarang semua pejabat di lingkup Pemkot Mojokerto untuk menerima parcel atau bingkisan lebaran dalam bentuk apapun.
Walikota Mojokerto, Abdul Gani Soehartono menilai, parcel atau bingkisan yang dikirim ke sejumlah pejabat tersebut termasuk kategori gratifikasi atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). ”Untuk itu, saya menghimbau agar semangat pemberantasan KKN tetap dijaga,” ungkapnya, Rabu (08/08/2012) tadi siang.

Larangan tersebut, lanjut Gani, sesuai fakta anti korupsi yang ditanda tangani kepala daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Menurutnya, parcel atau bingkisan yang dikirim tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu.

”Selain melalui lisan dan penempelan tentang larangan ini, kita akan memberikan surat kepada semua SKPD yang ada untuk menolak parcel atau bingkisan yang ditujuhkan kepada pejabat. Ini berlaku untuk semua pejabat baik Sekda, Kepala Dinas, Kabag maupun pejabat lainnya,” katanya.

Jika ada pejabat yang diketahui menerima parcel atau bingkisan, masih lanjut Gani, berarti pejabat tersebut tidak sejalan dengan fakta tentang pemberantasan KKN dan akan diberikan sanksi. Jika ada yang ingin memberikan parcel atau bingkisan, menurutnya lebih baik diberikan kepada yang membutuhkan seperti panti asuhan dan yatim piatu.

Walikota Mojokerto, Abdul Gani Soehartono didampingi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto, Kabag Humas, Kabag Kesra dan sejumlah kepala bagian menempelkan larangan penerimaan parcel dan bingkisan. Larangan bertuliskan, ”Walikota tidak menerima pemberian parcel atau bingkisan lebaran 1433 H” tersebut ditempel di pintu masuk lobby ruang Walikota dan sejumlah pintu kantor lainnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here