Tarik Pungli, SMPN 2 Kota Mojokerto Disanksi

0
89

Mojokerto ¬†– Dewan Pendidikan Kota Mojokerto akhirnya angkat bicara terkait kasus pungutan bimbingan belajar (bimbel) di SMPN 2 Kota Mojokerto. ¬†Kebijakan sekolah tersebut dinilai tidak memiliki landasan kuat dan cenderung mengada-ada.Ketua Dewan Pendidikan Kota Mojokerto, Sulityo mengatakan, selain melanggar PP Nomor 17 Tahun 2010 juga dianggap tak sejalan dengan peningkatan porsi anggaran pembangunan dan belanja daerah untuk pendidikan. “Proses penarikannya tidak berdasarkam kebutuhan dan mekanisme yang diwajibkan,” ungkapnya, Kamis (06/12/2012) tadi pagi.

Seharusnya, lanjut Sulisyo, tidak hanya mengirim surat edaran ke wali murid tapi sekolah harus dikumpuljan untuk dimintai pendapatnya. Dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tentang kebutuhan bimbel, apalagi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun depan naik sehingga sekolah bisa mengambil dari dana tersebut buka menarik pungutan.

“Wali murid seharusnya dilibatkan tapi jika sekolah tetap membandel maka bisa kena sanksi seperti dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Apalagi melibatkan lembaga bimbel, ini berseberangan dengan upaya peningkatan kompetisi guru melalui pemberian sertifikasi guru. Untuk itu, kita telah memberikan rekomendasi dinas dan dewan,” katanya.

Sebelumnya, di SMPN 2 Kota Mojokerto, sekolah mengirim surat edaran ke wali murid yang diteken kepala sekolah terkait biaya bimbel di SMPN 2 Kota Mojokerto. Dalam surat tersebut dijelaskan tentang biaya bimbel, untuk bimbel pelajaran umum sebesar Rp60 ribu per bulan dan Bahasa Inggris sebesar Rp50 ribu per bulan.

Dengan total biaya bimbel di SMPN 2 Kota Mpjokerto sebesar Rp110 ribu per siswa per bulan. Wali murid diminta untuk mengisi form pernyataan kesediaan anak mereka untuk mengikuti bimbel tersebut. Bimbel tersebut dikelola oleh salah satu bimbel yang ada di Kota Mojokerto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here