KPU Jatim : Halangi Karyawan Gunakan Hak Pilih Bisa Dipidana

0
84

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menegaskan bagi pemilik perusahaan atau instansi yang menghambat atau menghalangi karyawannya dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur bisa dipidanakan.
130527_pilgub jatimAndry Dewanto Ketua KPU Jawa Timur pada Suara Surabaya, Senin (26/8/2013) mengatakan, sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 270-4819 Tahun 2013 dan surat Gubernur Jawa Timur Nomor 131/14493/011/2013 yang memberikan keputusan bahwa tanggal 29 Agustus 2013 ditentukan sebagai Hari Libur.

Keputusan ini, lanjut dia, bisa diunduh di website KPU Jawa Timur dan sudah disampaikan ke Bupati, Walikota dan Dewan se-Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur dan Mendagri serta sudah didistribusikan KPU se-Jawa Timur.

“Semua orang dianggap tahu dan tidak ada alasan tidak tahu. Pada pemilik perusahaan berlaku fiksi hukum sehingga instansi tidak boleh buat kebijakan yang bertentangan dengan keputusan Mendagri jika ada unsur menghambat seseorang menggunakan hak pilih bisa dipidana,” ungkap dia.

Jika tidak memungkinkan untuk meliburkan karyawannya, kata Andry, maka perusahaan hendaknya memerintahkan karyawannya untuk membuat surat pindah milih agar bisa menggunakan hak pilih di TPS terdekat dengan tempatnya bekerja.

“Kecuali untuk pemilih terpaksa misalnya karena situasi yang tidak bisa dikendalikan seperti karena bencana atau sakit bisa langsung menggunakan surat panggilan (C6) dari KPPS. Contohnya korban lumpur Lapindo, dokter atau perawat,” ujar dia.

Sementara untuk pemilih yang berada di luar Jawa Timur, Andry mengaku, menjadi PR yang masih belum bisa dipecahkan dan masih belum ada solusi. Padahal yang tidak hadir karena bekerja di luar daerah pemilihan masih cukup tinggi,” pungkas dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here