Eksekusi Pasar Pon Mojosari, Dua Orang Diamankan

0
128

Mojokerto  – Pasca turunnya Surat Keputusan (SK) Bupati Mojokerto Nomor 188.45/364/HK/461-012/2014 Tanggal 14 April 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pon / Eks pasar Pertiwi Mojosari diambil alih Pemkab Mojokerto. Dua orang petugas keamanan pasar diamankan karena dianggap mengganggu jalannya eksekusi.pasar ponMeski petugas datang pasca turunya SK baru, pihak pengelola, Djamjuri menolak untuk dieksekusi. Petugas tetap mengelar eksekusi sesuai SK Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dan sejumlah petugas melakukan pendataan seluruh lapak pedagang oleh pegawai Disperindag Kabupaten Mojokerto.

Dalam eksekusi yang dilakukan, pengelola pasar sempat bertahan di dalam ruang pengelolaan. Tak hanya itu, papan nama yang sebelumnya sudah dilakukan pencopotan oleh Satpol PP pada Kamis (17/04/2014) kemarin, pihak pengelola justru memasang spanduk di dinding kantor yang bertuliskan Kantor Pasar Pon.

Saiful Busroni selaku penerima kuasa sebagai pendamping hukum pengelola pasar menolak untuk meninggalkan ruangan. “Pengelolaan pasar pon ini, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, kalau ingin eksekusi seharusnya melalui pengadilan. Bukan begini caranya, dan tunjukan buktinya kalau tanah ini milik negara,” ungkapnya, Jum’at (18/04/2014).

Tak lama kemudian, sejumlah petugas dari Satpol PP mengevakuasi Saiful yang menolak untuk meninggalkan kantor pasar. Kendati Saiful saat itu masih duduk di kursi kantor pasar, sejumlah petugas akhirnya mengevakuasi paksa dengan mengangkat Saiful dan membawa keluar dari ruang tersebut.

Selain itu, seluruh isi ruangan dikeluarkan mulai dari meja, kursi dan sejumlah barang lainnya dibawa ke kantor Satpol PP. Selanjutnya, petugas menyegel kantor dengan mengunci semua pintu kantor tersebut. Dua orang petugas keamanan pasar sempat dilakukan pengeledahan dan diamankan lantaran mengambil gambar dengan mengunakan hand phone.

Kabag Hukum Pemkab Mojokerto, Bambang Purwanto mengatakan, eksekusi sudah sesuai dengan data yang ada di Badan Pertanahan Negara (BPN), diperkuat dengan data di Letter C Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mojosari, lahan pasar Pon adalah milik negara.

“Eksekusi dilakukan sebagai langkah konkrit dicabutnya SK Dispenda 974/134/406-101.2/2002, yang sebelumnya dimiliki pengelola pasar lama. SK lama sudah dicabut, dan keluar SK baru pengelolaan pasar langsung dikendalikan oleh Pemkab,” jelasnya.

Sehingga, pasca-eksekusi pengelola pasar lama sudah tak lagi mempunyai hak untuk mengelola pasar. Tidak hanya dengan melakukan eksekusi, pihaknya menyatakan Disperindag sudah mulai bekerja di eks pasar Pertiwi itu dengan melakukan sejumlah kegiatan.

“Pendataan terhadap seluruh lapak pedagang juga sudah dilakukan sehingga bisa diketahui berapa jumlah pedagang yang ada di Pasar Pon. Isi dalam putusan hanya mengenai hak pengelolaan. Adanya putusan MA karena dulu pengelola punya SK. Namun SK lama itu sudah dicabut oleh Bupati, dan putusan MA sudah tidak berlaku,” tegasnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here