Sidak Pertambangan, Bupati Mojokerto Tak Temukan Patok

0
238

Mojokerto- Bupati Mojokerto, Mustafa bersama Kapolres Mojokerto, Dandim dan Tim Teknis Pertambangan Daerah Kabupaten Mojokerto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pertambangan PT Karya Citra Mitra Sejahtera (KCMS) di Desa Manduromanggungajah, Kecamatan Ngoro. Hasil sidak gabungan tersebut diketahui tidak ditemukan patok di beberapa titik.bupati sidak galian c
Tim juga mendapatkan sejumlah fakta di lapangan diantaranya, surat ijin sudah ada sejak 2010, ijin dari Pemerintah Provinsi  Jawa timur kemudian dilimpahkan ke Pemerintah Daerah. Akan tetapi dokumen tambang ekplorasi dan pemasangan patok belum ada dan belum jelas sehingga Bupati bersama Kapolres, Dandim dan Tim Teknis Pertambangan Daerah Kabupaten Mojokerto terjun langsung menyisir ke lokasi.

Tim secara detail meneliti sejumlah titik koordinat untuk mengetahui galian di lokasi pertambangan seluas 445,135 hektar tersebut. Pengecekan dilakukan juga untuk memastikan titik-titik batas atau patok penambangan. Dari hasil sidak tersebut dibuatkan berita acara dengan tiga temuan diantaranya batas atau patok penambangan tidak ada dan belum jelas lokasinya dan banyak penambang yang ijinnya belum keluar tapi aktifitas penambangan sudah dimulai.

“Hari ini kita mengecek titik koordinat 21 dan ternyata patok nya tidak ada sehingga kita kesulitan utk mengecek titik koordinatnya, reklamasi nya tidak sesuai ketentuan yang ada dan banyak aktifitas penambangan masih ngawur,” ungkap Bupati, Kamis (27/11/2014).

Masih kata Bupati, jika pihak penambang tidak bisa memenuhi semua itu sanksinya adalah pencabutan ijin dan penghentian atau ditutup sementara operasional tambang sampai pengusaha bisa membenahi kekurangan-kekurangannya. Sidak tersebut dilakukan untuk menepis anggapan Pemkab tebang pilih terhadap calian C di Kabupaten Mojokerto.

“Semua akan kita proses sesuai regulasi atau aturan yang berlaku. Dari empat lokasi, PT Etika, PT Barokah, PT Geolava, PT Karya Manunggal Sejahtera (KMS) yakni galian berizin ini sudah kita surati pemiliknya untuk melihat titik koordinat karena pertambangan adalah otonomi daerah seharusnya diserahkan ke pemda dan harus dimonitoring,” jelasnya.

Menurutnya, patok wajib ada, setelah izin dikeluarkan pemda paling lambat enam bulan sesuai aturan yang ada. Monitoring tersebut, lanjut Bupati dengan tujuan agar pengusaha tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Jika di lapangan ditemukan permasalahan diluruskan dan jika ada pelanggaran atau kekurangan diberikan arahan lebih lanjut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here