Mojokerto – Di akhir penghujung tahun 2015, para anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 -2019 masih menyisahkan satu Peraturan Daerah (Perda) yang belum terselesaikan. Perda Minuman Keras (Miras) ini masih tarik ulur di meja anggota dewan.
Ketua Badan Legislatif (Banleg) DPRD Mojokerto, Deny Novianto mengatakan, Perda Miras sampai kini pembahasannya masih tarik ulur diantara fraksi-fraksi di DPRD Mojokerto. “Hanya fraksi PKB yang tidak setuju Miras di perdakan,” ungkapnya, Senin (22/12/2014).
Masih kata Deny, persoalan miras seharusnya ada peraturan yang membatasi dalam peredarannya. Jika tidak, dikhawatirkan peredaran miras di Kota Mojokerto akan semakin menjamur yang berujung pada banyaknya permasalahan kriminal dan kematian akibat mengkonsumsi miras tersebut.
“Untuk peredaran miras beralkohol di atas batas normal, memang harus dibatasi atau dilarang. Termasuk tempat-tempat yang diijinkan menjual miras juga harus ditentukan. Jangan sampai miras tersebut beredar atau dijual sembarang di tempat yang mudah dijumpai seperti supermarket ataupun toko,” katanya.
Menurutnya, Perda Miras benar-benar dibutuhkan selain agar penjualan miras ada ketentuan, baik kadar alkohol maupun tempat penjualan terkontrol, juga agar masyarakat terutama generasi penerus bangsa di Kota Mojokerto terhindar dari bahaya miras. Pihaknya ingin tercipta generasi penerus bangsa yang baik di Kota Mojokerto.
