Mojokerto – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto melakukan pemetaan untuk menekan praktik politik uang (money politic). Hasilnya, 95,85 persen warga Kota Mojokerto tidak menerima imbalan tertentu berupa uang maupun barang dari seseorang saat memilih
Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Ulil Abshar mengatakan, pemetaan dilakukan mulai tanggal 1 Maret hingga 20 Maret 2019. “Pemetaan itu artinya memotret indeks kerawanan politik uang dengan cara metodelogi riset empiris,” ungkapnya, Minggu (24/3/2019).
Pemetaan dilakukan karena pada Pemilihan Walikota (Pilwali) Mojokerto pada 2018 lalu, ada isu warga Kota Mojokerto menentukan pilihan karena politik uang. Isu itu bermula dari opini kemudian berkembang sehingga Bawaslu melakukan sampling terkait isu yang beredar di warga yang menentukan pilihan karena politik uang.
“Hasilnya isu itu tidak benar. Menerima imbalan tertentu berupa uang maupun barang dari seseorang saat memilih jawaban ya 17,15 persen dan jawaban tidak 95,85 persen. Menjanjikan materi tertentu saat memilih, jawaban tidak 88,79 persen dan jawaban ya 24,21 persen,” jelasnya.
Setelah melakukan sampling, untuk menekan politik uang Bawaslu akan bekerja sama dengan stakeholder karena politik uang adalah tanggung jawab bersama. Nantinya pihak kecamatan koordinasi dengan Kapolsek dan Danramil dan Bawaslu koordinasi dengan Pemerintahan, TNI dan Polri.
“Kita juga akan menggandeng pemantau dan membuka posko pengaduan terkait politik uang. Selain ke Bawaslu, tegas Ulil, pelapor juga bisa ke pemantau untuk melaporkan temuan terkait money politic tersebut. Identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya karena akan kami lindungi,” pungkasnya.
Menjelang hari tenang, Bawaslu akan meningkatkan pengawasan. Ulil menambahkan, ada patroli anti politik uang. Pada riset, responden itu menjawab waktunya menerima politik uang tiga hari menjelang pemilu atau hari tenang.
ssumber : beritajatim.com
